INIBERITA.id, BANJARMASIN – Ratusan sumur bor dan sekat kanal yang dibangun untuk membasahi lahan gambut di Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta segera dicek kembali.
Pemerintah perlu memastikan seluruh infrastruktur tersebut, masih berfungsi dan dimanfaatkan secara optimal untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan ini mengemuka di tengah karhutla yang masih memicu kabut asap, hingga akhir Oktober 2026. Infrastruktur pembasahan gambut yang telah dibangun, dengan anggaran pemerintah jangan sampai terbengkalai dan kehilangan fungsi akibat minimnya pemeliharaan.
Mantan Ketua Restorasi Gambut Kalsel Drs H Saut Nathan Samosir mengatakan, pembangunan sumur bor merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelembapan lahan gambut, terutama di kawasan terbuka yang rentan terbakar saat musim kemarau.
“Sumur bor itu tujuannya untuk membasahi lahan-lahan yang terbuka supaya tidak terbakar. Sekarang perlu dilihat lagi, apakah sumur bor yang dibangun saat itu masih digunakan untuk membasahi lahan di sekitarnya,” ujar anggota DPRD Kota Banjarmasin tersebut kepada wartawan di Banjarmasin, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Samosir, berbagai upaya pemulihan ekosistem gambut dilakukan setelah kebakaran besar pada 2015. Upaya tersebut antara lain, melalui pembangunan sumur bor, sekat kanal, dan sarana penampungan air untuk menjaga kelembapan lahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran.
Namun, keberadaan infrastruktur tersebut, tidak akan memberikan manfaat maksimal, jika tidak disertai pemeliharaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel berkoordinasi, dengan dinas lingkungan hidup serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memeriksa kondisi seluruh sarana pembasahan gambut. Infrastruktur yang masih berfungsi perlu dioptimalkan, khususnya di kawasan rawan kebakaran.
“Perlu ditanyakan kepada pemerintah provinsi dan dinas lingkungan hidup, apakah sumur bor yang dibangun masih terpakai atau tidak. Kalau masih berfungsi dan dimanfaatkan, tentu bisa membantu membasahi lahan di sekitarnya sehingga risiko kebakaran dapat ditekan,” katanya.
Cek kembali terseut lanjutnya, tidak boleh hanya menyasar sumur bor. Sekat kanal dan embung yang berfungsi mengatur tata air serta menampung air juga perlu diperiksa. Sarana yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah tersebut, harus dipastikan tetap berfungsi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran lahan.
Selain mengecek kembali infrastruktur, Samosir menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah karhutla. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan warga, terutama dalam menghentikan kebiasaan membakar lahan untuk membuka atau membersihkan area.
“Pemerintah daerah terus berupaya menghentikan asap. Namun, kita juga harus bekerja sama dengan masyarakat. Tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Masyarakat harus mendukung dan tidak membakar lahan. Kita harus bersama-sama menjaga dan menghadapi persoalan ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pembakaran lahan berpotensi menyebabkan api merambat ke kawasan lain, sehingga memperluas dampak kebakaran. Karena itu, masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin, diminta meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan.
Samosir menegaskan, cek kembali dan pemeliharaan sarana pembasahan gambut, harus berjalan beriringan, dengan upaya pencegahan pembakaran. Tanpa perawatan infrastruktur dan partisipasi aktif masyarakat, karhutla berisiko terus berulang setiap musim kemarau, sekaligus mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas warga. (benk/iniberita)
Views: 461
duniapermainan.id