INIBERITA.id, BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan daerah, terutama distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pertemuan berlangsung di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10/2026).
Aksi yang melibatkan mahasiswa, aktivis, dan sejumlah elemen masyarakat tersebut tidak hanya menyoroti persoalan distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi DPRD Kalsel untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat sekaligus mendorong langkah konkret dari pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Supian HK mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan yang berkembang secara objektif serta menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dan mengawal berbagai persoalan yang berkaitan dengan masa depan daerah.
Menurut Supian HK, aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat merupakan masukan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.
DPRD Evaluasi Kinerja Satgas BBM Bersubsidi
Terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat, Supian HK menjelaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada satuan tugas (satgas) terkait untuk ditindaklanjuti.
Namun, pelaksanaan rekomendasi tersebut perlu terus dipantau dan dievaluasi guna mengetahui sejauh mana langkah penanganan yang dilakukan telah memberikan hasil di lapangan.
Supian HK menegaskan, DPRD Kalsel akan mencermati perkembangan kerja satgas dan mengevaluasi berbagai kendala apabila persoalan distribusi BBM bersubsidi belum menunjukkan perbaikan.
“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan agar rekomendasi DPRD tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan dan tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Antrean Panjang BBM Ganggu Aktivitas Masyarakat
Supian HK juga menyoroti antrean panjang kendaraan yang masih terjadi di sejumlah titik, termasuk kawasan Pal 5. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap aktivitas masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pengguna BBM lainnya yang harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar.
Persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang terkoordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kelancaran distribusi, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga menjadi hal penting agar bahan bakar tersebut dapat dinikmati masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Karena itu, DPRD Kalsel melalui Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi akan terus mencermati pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pihak terkait. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus memastikan langkah perbaikan berjalan sesuai tujuan.
DPRD berharap persoalan antrean panjang di SPBU dapat ditangani secara serius melalui langkah yang terukur, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menghadapi kesulitan dalam memperoleh BBM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang kegiatan ekonomi.
Aspirasi Mahasiswa Jadi Bahan Pengawasan DPRD
Di sisi lain, DPRD Kalsel menghargai penyampaian aspirasi mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, dan tuntutan terhadap persoalan yang menjadi perhatian bersama.
Aspirasi tersebut menjadi bahan penting bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, sekaligus mendorong pemerintah serta instansi terkait melakukan perbaikan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing.
Meski jalannya aksi sempat diwarnai ketegangan, dialog tetap menjadi salah satu jalan untuk menjembatani perbedaan pandangan dan mencari solusi atas persoalan yang disampaikan masyarakat.
Komunikasi yang terbuka, penyampaian aspirasi secara tertib, serta tindak lanjut yang jelas dinilai penting agar tuntutan masyarakat tidak berhenti pada pertemuan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. Termasuk di dalamnya mengawal tindak lanjut rekomendasi terkait distribusi BBM bersubsidi agar berbagai upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut konkret dari pihak terkait, terutama dalam mengatasi antrean panjang di SPBU, memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi, dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. (sop/iniberita)
Views: 688
duniapermainan.id